Pasir Pengaraian, Riau (ANTARA News) - Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada satu hari sebelum lebaran 1431 Hijriah mencapai Rp100.000 per kilogram (kg).
"Kenaikan harga terjadi dalam 3 hari terakhir yang mencapai 25 Ribu, sebab pada pekan lalu hanya Rp75.000 per kg", kata salah satu pembeli dagang sapi kepada ANTARA, Roslanita (35) di Pasar Tugu, Kota Pasir pengaraian, Kamis.
Dia mengatakan, kenaikan harga daging itu dinilai tidak wajar dan memberatkan masyarakat Rohul, sebab kenaikan harga selalu terjadi ketika menjelang Ramdhan dan Lebaran.
"Kenaikan harga daging itu memang selalu terjadi ketika masyarakat membutuhkan, seperti menjelang puasa dan lebaran, tapi sepertinya ini hanya permainan pedagang saja, sebab pasokan tidak kekurangan," ujarnya
Ia berharap kepada Pemerintah melalui dinas terkait untuk mengatur harga kebutuhan daging tersebut, sebab sepertinya kenaikan harga daging yang dilakukan secara sepihak oleh sejumlah pedagang daging sapi.
Kenaikan harga daging yang mencapai Rp100.000 per kg itu diakui oleh salah satu pedagang di Pasar Tugu, Pasir Pengaraian Kabupaten Rohul, Karim (38) saat ditemui ANTARA, Kamis.
"Harga daging sapi memang sudah mencapai Rp100.000, karena kami beli sapi hidup kepada pedagang sapi juga sudah tinggi setiap menjelang lebaran, jadi bukan kami menaikkan harga sesuka kami saja", ujarnya.
Pengakuanya, penjualan daging sapi itu dalam tiga hari terakhir mampu mencapi 400 kg daging sapi per hari. Penjualan mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sebab sepekan sebelumnya penjualan tertinggi hanya mencapi 80 kg per hari.
"Kami bersyukur atas tingginya permintaan daging sapi itu, sebab dapat meningkatkan pendapatan keluarga kami", ujarnya.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Rohul, Tri Ismadi, mengatakan sesuai survai yang telah dilakukan disejumlah pasar tradisional dan ditingkat agen membenarkan jika harga daging sapi hari ini mencapai Rp100.000 per kg.
Namun dia mengatakan, pasokan daging sapi di Rohul mencukupi sehingga kenaikan harga ini kemungkinan hanya akan terjadi pada sehari sebelum lebaran, sebab permintaan sangat tinggi.
"Permintaan masyarakat terhadap daging pada pekan ini memang meningkat, pada pekan sebelumnya hanya sekitar enam ton, namun pada pekan ini kebutuhan masyarakat mencapai 157 ton dalam satu pekan.
Dia mengaku pihak BKPP tidak dapat menentukan harga di pasaran, melainkan hanya memantau, jika terjadi kenaikan yang tidak wajar maka pihaknya akan memberikan surat tembusan kepada Dinas Koperasi dan Perdagangan Rohul untuk melakukan operasi pasar.
"Kita tidak punya wewenang untuk opersi pasar, kita hanya memantau saja dan menyediakan pasokan agar terpenuhi," ujarnya.
http://www.antaranews.com/berita/1284021788/harga-daging-sapi-rp100-ribu-di-riau
Tampilkan postingan dengan label 4 price. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 4 price. Tampilkan semua postingan
Jumat, 15 Oktober 2010
Mencari Solusi Kenaikan Harga Beras
Masalah naiknya harga beras saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) serta strategi kebijakan pembangunan pertanian dan ekonomi nasional.
Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, tercatat lima kali HPP untuk gabah dan beras dinaikkan (Januari 2006-Januari 2010). Bahkan, tahun 2008 kebijakan HPP dikeluarkan dua kali, yakni April dan Desember.
Naiknya HPP mendorong kenaikan harga beras di pasaran. Harga produk samping industri penggilingan padi, seperti katul, juga naik. Selain itu, juga memicu kompetisi pemanfaatan lahan yang makin ketat.
Akibatnya, harga jagung dan kedelai naik. Ini mendorong naiknya harga pakan. Saat ini saja, industri pakan bersiap-siap menaikkan lagi harga jual produknya. Karena pakan naik, harga produk peternakan, seperti daging dan telor, juga naik. Singkat kata, semua naik. Baik harga pangan maupun nonpangan. Belum lagi dampak kenaikan tarif dasar listrik dan BBM.
Di sisi lain, kenaikan harga tak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Pegawai negeri sipil dan TNI/Polri lebih baik karena menerima kenaikan gaji.
Bagaimana dengan pedagang informal dan sektor jasa yang banyak didominasi rakyat kecil? Seperti nasib sopir angkutan umum, ojek, taksi, tukang becak, kuli bangunan, buruh tani, nelayan, pedagang asongan, dan jenis pekerjaan sejenis lainnya yang milik orang kecil.
Karena semua harga naik, hal itu memicu masyarakat semakin berhemat. Mereka inilah yang paling banyak terpukul karena pendapatan mereka turun terkena imbasnya.
Apalagi, delta harga beras HPP dengan di pasar tahun ini mencapai rekor tertinggi, lebih dari Rp 1.200 per kg. Akibatnya, kenaikan harga saat ini pun dirasa begitu menyengsarakan.
Dibandingkan Thailand dan Vietnam, harga beras di Indonesia lebih tinggi untuk kualitas yang sama. Tingginya harga menimbulkan kerentanan, apalagi bila sudah melampaui ambang batas daya tahan masyarakat.
Mengendalikan harga beras menjadi harga mati. Hal itu dilakukan dengan cara menjaga produksi beras agar tetap bagus dan mengendalikan harga di pasar. Yang pertama urusan Kementerian Pertanian (Kemtan) dan kedua tugas Perum Bulog.
Sejak tahun 2006 produksi beras nasional terus meningkat. Hal ini karena tiga faktor, yakni program bagi-bagi benih unggul dan pupuk gratis, dorongan daya tarik harga beras yang membaik, serta introduksi benih padi hibrida.
Tentu ada faktor lain, seperti kerja penyuluh pertanian dan aparat birokrasi pertanian di pusat dan daerah. Namun, untuk kedua hal ini, getarannya tidak begitu terasa di lapangan.
Pencapaian swasembada beras dalam dua tahun belakangan ini tampaknya membuat pemerintah terlena. Fokus pemerintah kemudian tidak bagaimana menjaga momentum produksi meski dalam iklim sulit sekalipun, tetapi bagaimana menekan subsidi bagi pertanian.
Gerakan efisiensi pun merebak di mana-mana. Subsidi pupuk 2010 dan 2011 dipangkas. Bulog juga jangan sampai merugi. Padahal, bila mau jujur dan bertanya kepada petani, mereka lebih senang harga gabah dan beras tidak naik, tetapi harga kebutuhan hidup lain tetap.
Di tengah euforia swasembada dan pengurangan subsidi pupuk, perubahan iklim ekstrem datang. Panen padi musim hujan 2010 tidak menggembirakan bagi petani. Kualitas padi hancur, petani mengeluh produktivitas melorot. Di beberapa daerah, mereka teriak gagal panen.
Meski demikian, sudah bisa ditebak, produksi beras nasional pasti naik. Badan Pusat Statistik menghitung produksi padi pada angka ramalan I BPS yang dirilis Juni 2010 naik menjadi 65,15 juta ton gabah kering giling. Produksi padi nasional adalah hasil perkalian antara produktivitas tanaman padi per hektar dan luas panen.
Produktivitas yang menghitung BPS melalui model sampling ubinan. Adapun data luas panen disetor Kemtan. Meski alih fungsi lahan pangan 110.000 hektar per tahun dan cetak sawah baru 15.000 hektar per tahun, luas tanam dan panen padi tetap meningkat setiap tahun.
Naiknya produksi padi (beras) berdasarkan perkiraan BPS ini tentu kian menumbuhkan optimisme pemerintah bahwa ketersediaan beras nasional aman. Karena itu, tidak perlu panik atas beberapa gejala alam.
Bahkan, ketika Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kemtan Sutarto Alimoeso ditarik menjadi Dirut Bulog, hingga saat ini belum ada figur tetap yang menggantikannya.
Padahal, dirjen tanaman pangan merupakan pejabat tertinggi yang secara strategis bertanggung jawab pada keberhasilan dan kegagalan produksi beras. Tidak hanya itu, jabatan direktur perlindungan tanaman pangan yang merupakan pejabat paling bertanggung jawab dalam urusan hama penyakit padi, termasuk wereng, juga dibiarkan kosong. Entah apa yang melatarbelakanginya?
Padahal, kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Para pengusaha beras saat panen raya 2010 lalu kesulitan mendapatkan gabah. Gangguan panen akibat cuaca dan serangan hama penyakit, terutama wereng dan kresek, mengakibatkan pasokan berkurang. Karena pasokan kurang, harga pun melambung.
Pada saat yang sama, trauma Bulog merugi Rp 720 miliar tahun 2009 era kepemimpinan Mustafa Abubakar juga menjadi momok bagi pemerintah pusat. Saat Mustafa menjadi Dirut Bulog, prioritas Bulog ada pada pengadaan beras sebanyak-banyaknya. Kualitas nomor dua.
Karena itu, banyak kasus raskin kualitas buruk. Namun, stok beras Bulog fantastis sehingga pedagang takut berspekulasi.
Sutarto mencoba mengubah model pendekatan, kerugian Bulog harus diminimalkan. Kalau perlu nol. Kualitas raskin harus ditingkatkan. Namun, konsekuensinya, penyerapan beras Bulog rendah dan stabilitas harga beras di pasaran dipertaruhkan.
Kebijakan menaikkan HPP gabah dan beras sebagai satu-satunya solusi utama dalam mendorong kesejahteraan petani bagai tombak bermata dua.
Bukan berarti kenaikan HPP tidak penting. Namun, jauh lebih penting dari itu adalah meningkatkan produktivitas hasil panen dengan pilihan kebijakan tetap dalam kerangka kedaulatan pangan. Selain itu, juga mendorong peningkatan pendapatan petani melalui sektor-sektor lain di luar pertanian.
Tidak bijaksana tentunya berharap menyejahterakan petani dengan lahan garapan 0,5 hektar. Sama tidak bijaksananya dengan kebijakan pemerintah membagi lahan di Merauke, Papua, di tengah petani yang lapar sumber daya lahan.
Satu-satunya cara menarik tenaga kerja pertanian keluar dari sektor budidaya pertanian adalah membangun industri pertanian dan non-pertanian berbahan baku lokal. Memperluas akses kerja di sektor perdagangan, jasa, dan industri bagi warga sendiri agar kue ekonomi terbagi rata.
Bukan dengan membangun mal-mal dan pusat perbelanjaan yang isi dan kepemilikannya asing, warung waralaba asing, menghadirkan pusat perbelanjaan di kampung-kampung, dan mengimpor produk pangan olahan dari negara tetangga.
Kalau serba ”asing” model pembangunan ekonomi nasional, masyarakat mau kerja dan mau makan apa? Di luar semua itu, adaptasi dan mitigasi iklim jangan lagi dijalankan sambil lalu. Varietas unggul yang tahan iklim ekstrem harus terus dihasilkan dengan lompatan-lompatan teknologi.
Kenaikan harga beras sudah pasti akan terus terjadi. Pada Maret 2011 harga beras kualitas medium atau yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia diramalkan pengamat perberasan Husein Sawit bakal naik menjadi Rp 7.600 per kg.
Kalau beras medium setinggi itu, beras premium menembus Rp 10.000. Masyarakat tentu tidak akan mampu bertahan. Bagaimana dengan pemerintah?
Kenaikan Tarif Listrik Picu Inflasi Tinggi
Padang (ANTARA News) - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Syamsul Amar mengingatkan, rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 15 persen bisa memicu inflasi tinggi dan menurunnya daya saing produk domestik.
"Kenaikan TDL akan berimbas pada kenaikan biaya produksi. Dampaknya pada tingginya inflasi dari sisi suplai. Sekarang saja inflasi nasional rata-rata 14 persen setahun. Malah, di kota-kota tertentu di atas 14 persen," kata Syamsul di Padang, Rabu.
Guru besar Ekonomi Pembangunan itu menyebutkan, jika pemerintah menaikkan TDL, berdampak pada turunnya pendapatan riil masyarakat. Pada akhirnya, permintaan akan turun. Kalau itu terjadi, sektor riil tidak bergerak.
Dia mengatakan, inflasi memicu kenaikan harga produk di pasar. Apabila harga produk naik, daya beli turun, maka sektor riil terpuruk.
Dari sisi daya saing produk domestik, kenaikan TDL memicu naiknya biaya produksi dan industri pun akan dihadapkan kepada naiknya biaya tinggi.
Padahal, produk domestik tengah dihadapkan persaingan bebas setelah pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA). "Dalam kondisi sebelum CAFTA saja pengusaha kita sudah kelimpungan, apalagi ketika harus bersaing dengan produk-produk murah dari negeri Cina," ujar Syamsul.
Dia mengkhawatirkan, apabila pemerintah menaikkan TDL, maka produk dalam negeri akan turun.
CAFTA akan membuat produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif, terutama harus bersaingdengan produk-produk sejenis dari Cina yang lebih murah, sementara konsumen tidak akan melihat negeri asal produk, karena yang penting bagi mereka adalah murah.
Syamsul mengatakan, dalam menghadapi CAFTA, pemerintah seharusnya mensubsidi pengusaha, dan mengurangi tarif, bukan malah menaikkan TDL.
"Dalam kondisi sekarang, pemerintah seharusnya mendorong industri dalam negeri bisa berkembang, bukan malah memberikan beban," ujarnya.
Ia mengatakan, di sisi momen menaikan TDL saat ini jelas-jelas kurang tepat. Sebab, keinginan PLN menaikkan TDL tentu dengan logika bisnisnya.
"Dengan tarif sekarang, PLN merasa rugi. Di sisi lain, sektor kelistrikan `high cost`," ujarnya.
Makanya, kata dia, pemerintah melalui PLN harus mencari input-input yang murah, dengan mencari sumber energi listrik alternatif.
Saat ini PLN masih mengembangkan PLTA yang cost-nya cukup tinggi. Proyek PLTA sangat mahal, suplai air juga tidak terjamin karena pada musim kemarau pasokan listrik akan turun. (*)
http://www.antaranews.com/berita/1268199679/kenaikan-tarif-listrik-picu-inflasi-tinggi
"Kenaikan TDL akan berimbas pada kenaikan biaya produksi. Dampaknya pada tingginya inflasi dari sisi suplai. Sekarang saja inflasi nasional rata-rata 14 persen setahun. Malah, di kota-kota tertentu di atas 14 persen," kata Syamsul di Padang, Rabu.
Guru besar Ekonomi Pembangunan itu menyebutkan, jika pemerintah menaikkan TDL, berdampak pada turunnya pendapatan riil masyarakat. Pada akhirnya, permintaan akan turun. Kalau itu terjadi, sektor riil tidak bergerak.
Dia mengatakan, inflasi memicu kenaikan harga produk di pasar. Apabila harga produk naik, daya beli turun, maka sektor riil terpuruk.
Dari sisi daya saing produk domestik, kenaikan TDL memicu naiknya biaya produksi dan industri pun akan dihadapkan kepada naiknya biaya tinggi.
Padahal, produk domestik tengah dihadapkan persaingan bebas setelah pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA). "Dalam kondisi sebelum CAFTA saja pengusaha kita sudah kelimpungan, apalagi ketika harus bersaing dengan produk-produk murah dari negeri Cina," ujar Syamsul.
Dia mengkhawatirkan, apabila pemerintah menaikkan TDL, maka produk dalam negeri akan turun.
CAFTA akan membuat produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif, terutama harus bersaingdengan produk-produk sejenis dari Cina yang lebih murah, sementara konsumen tidak akan melihat negeri asal produk, karena yang penting bagi mereka adalah murah.
Syamsul mengatakan, dalam menghadapi CAFTA, pemerintah seharusnya mensubsidi pengusaha, dan mengurangi tarif, bukan malah menaikkan TDL.
"Dalam kondisi sekarang, pemerintah seharusnya mendorong industri dalam negeri bisa berkembang, bukan malah memberikan beban," ujarnya.
Ia mengatakan, di sisi momen menaikan TDL saat ini jelas-jelas kurang tepat. Sebab, keinginan PLN menaikkan TDL tentu dengan logika bisnisnya.
"Dengan tarif sekarang, PLN merasa rugi. Di sisi lain, sektor kelistrikan `high cost`," ujarnya.
Makanya, kata dia, pemerintah melalui PLN harus mencari input-input yang murah, dengan mencari sumber energi listrik alternatif.
Saat ini PLN masih mengembangkan PLTA yang cost-nya cukup tinggi. Proyek PLTA sangat mahal, suplai air juga tidak terjamin karena pada musim kemarau pasokan listrik akan turun. (*)
http://www.antaranews.com/berita/1268199679/kenaikan-tarif-listrik-picu-inflasi-tinggi
DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP SEKTOR AGROINDUSTRI
Untuk mengurangi beban subsidi, pemerintah secara periodik melakukan penyesuaian harga BBM agar mendekati harga keseimbangan. Pada 23 Mei 2008 pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 28, 75 %. Kenaikan harga BBM ini sedikit banyak berdampak terhadap sektor agroindustri yang merupakan salah satu sektor terpenting perekonomian Indonesia. Dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor agroindustri dapat ditelusuri melalui tiga alur transmisi. Pertama, secara langsung melalui perubahan harga BBM yang digunakan pada usaha pertanian. Dalam hal ini termasuk penggunaan BBM pada alsintan seperti mesin penyemprot, traktor pengolah tanah, pompa air, mesin pembangkit tenaga listrik, dan alat perontok atau pemipil. Harga BBM berpengaruh langsung pada biaya usaha pertanian, dan selanjutnya terhadap produksi dan keuntungan usaha tani.
Kedua, dampak tidak langsung melalui perubahan harga faktor produksi usaha tani, seperti harga pupuk, pestisida, dan bibit serta upah sewa alsintan dan tenaga kerja. Harga pupuk, pestisida, dan bibit serta alsintan karena biaya produksi dan distribusinya dipengaruhi oleh harga BBM baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, dampak tidak langsung melalui perubahan harga jual hasil pertanaian. Dampak terhadap harga jual hasil pertanian dapat dipilah menjadi dampak ongkos pemasaran dan dampak permintaan. Jika harga BBM meningkat maka harga ongkos pemasaran terutama ongkos transportasi dan pengolahan juga meningkat, selanjutnya akan menurunkan harga yang diterima petani.
Analisis Hubungan antara Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Sektor Agroindustri dengan Pancasila
Kenaikan harga BBM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN yang banyak dihabiskan oleh subsidi. Naiknya harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap harga minyak di dalam negeri. Meskipun kenaikan berdampak positif dari sisi bertambahnya pendapatan negara dari penjualan minyak mentah, tetap saja belum sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan harga minyak dalam negeri. Walaupun harga BBM saat ini sudah diturunkan, namun akibat-akibat dari kenaikan harga BBM itu masih terasa sampai saat ini, terutama rakyat kecil karena harga-harga lain tidak serta merta ikut turun.
Kalau kita analisis lebih dalam bahwa kenaikan harga BBM ini berhubungan dengan Pancasila yaitu sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini terbukti karena dampak dari kenaikan harga BBM dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama rakyat kecil yang mayoritas adalah petani, dalam hal ini berimbas pada sektor agroindustri. Diantaranya berpengaruh langsung pada biaya usaha pertanian (penggunaan mesin-mesin berbahan bakar minyak), perubahan harga faktor-faktor produksi (harga pupuk, pestisida, benih, dan sebagainya), dan perubahan harga jual hasil pertanian.
Dari cuplikan sebuah buku mengenai Pancasila dijelaskan beberapa pokok pikiran tentang sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia yaitu :
1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
Yang dimaksud dinamis dalam pokok pikiran sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diatas adalah dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini berarti peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seharusnya diupayakan untuk lebih baik. Point kedua adalah seluruh kekayaan alam tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi untuk kesejahteraan semua orang dan kepentingan bersama menurut potensinya masing-masing. Termasuk juga minyak di Indonesia harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan point ketiga menjelaskan bahwa dalam masyarakat ada orang yang berkedudukan lemah yang memiliki potensi dan berperan demi kesejahteraan negeri ini misalnya kaum petani, maka mereka perlu dilindungi agar dapat bekerja sesuai bidangnya tanpa merasa kesulitan dalam memaksimalkan kerjanya untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.
Telah kita ketahui bersama bahwa sektor agroindustri mampu mempekerjakan angkatan kerja terbanyak (sekitar 44%) dibandingkan dengan sektor lain. Agroindustri juga telah menyediakan sebagian besar kebutuhan pangan seluruh rakyat. Agroindustri telah berhasil menopang perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Walaupun peranannya begitu penting sampai saat ini, sektor agroindustri masih belum mampu memberikan pendapatan yang layak bagi para pelakunya. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM maka akan berdampak besar terhadap sektor agroindustri ini.
Kenaikan BBM baik secara langsung maupun tidak langsung sama artinya dengan upaya pemerintah mengalihkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas ke kelas menengah ke bawah. Sementara daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akan terpangkas sebesar 35 persen akibat efek ganda kenaikan harga BBM dan inflasi. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini menimbulkan inflasi terhadap berbagai barang dan jasa termasuk yang dibutuhkan masyarakat miskin. Apabila pendapatan masyarakat tetap maka akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun atau melemah.
Menurut analisa BPS, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap (tidak meningkat), diperkirakan apabila kenaikan harga (inflasi) sekitar 10% akan menaikkan penduduk miskin sekitar 30%. Dengan kata lain besarnya pertambahan penduduk miskin tergantung seberapa besar dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi. Hal ini akan memberatkan para petani yang mayoritas merupakan golongan menengah ke bawah dalam hal pemenuhan pangan dan pemenuhan kebutuhan untuk alat-alat pertanian yang membutuhkan bahan bakar minyak.
Ketidakadilan kembali dialami oleh para petani, karena kenaikan harga BBM telah mengakibatkan naiknya harga barang-barang lain. Tetapi naasnya dialami oleh petani karena harga beras tidak boleh naik. Alasannya beras hanyalah komponen dan transmitter, bukan penyebab inflasi sebagai produsen pangan murah dan pengendali inflasi, meski hakekatnya persoalan harga dan inflationary-nya perekonomian dipicu kenaikan harga BBM. Inilah yang membuat kaum petani semakin tertindas, sudah sepatutnya kita memberi penghargaan bagi mereka karena berkat kerja keras mereka kita dapat makan nasi bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan nasib para petani dalam kenaikan harga BBM ini.
Kenaikan harga BBM di satu sisi memang sebuah tantangan bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu juga merupakan tantangan bagi pemerintah. Kenaikan harga minyak global juga memberikan tantangan baru bagi para pengambil kebijakan nasional. Upaya untuk terus menjaga stabilitas politik dan makroekonomi serta mengembangkan infrastruktur dalam negeri harus terus dilakukan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih proaktif menfasilitasi pergerakan sumber daya antarsektor yang akan terjadi seiring dengan penyesuaian ekonomi domestik.
Memang tidak sepenuhnya kebijakan yang telah diambil pemerintah dengan menaikkan harga BBM itu salah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN sudah benar, pemerintah juga telah mengimbangi dengan adanya BLT untuk rakyat miskin. Tetapi untuk mengatasi dampaknya terhadap seluruh rakyat Indonesia terutama pada sektor agroidustri sebaiknya pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan guna mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut. Sehingga akan tercipta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kebijakan-kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah untuk mengkompensasi peningkatan biaya produksi usaha tani sebaiknya perlu ditempuh kebijakan non-harga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Kebijakan non-harga ini dapat diselaraskan dengan kebijakan sektor riil pertanian, berupa peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi irigasi. Untuk peningkatan intensif bagi petani dapat ditempuh melalui kebijakan seperti subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bunga modal, dan intensif non-harga seperti perbaikan infrastruktur dan bantuan alsintan pascapanen.
Untuk menjamin efektivitas harga pembelian, pemerintah perlu melakukan pendampingan bagi petani untuk dapat menjual gabah dengan harga yang memadai, termasuk menghubungkannya dengan para pedagang. Untuk meningkatkan daya saing usaha tani perlu terus dilakukan upaya peningkatan efisiensi dengan menghemat biaya produksi. Komponen yang masih memungkinkan untuk dikurangi adalah biaya penggunaan pupuk dan tenaga kerja, termasuk meningkatkan intensitas mekanisasi.
Pemerintah juga harus mengantisipasi dan menolong mereka yang terkena dampak di-PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat perusahaannya bangkrut menanggung kerugian menyusul kenaikan harga BBM. Upaya penciptaan lapangan kerja juga harus terus dilanjutkan dan mencakup antara lain program pengembangan wirausaha, serta pengembangan agroindustri dan produksi pangan yang relatif padat-karya. Itulah diantaranya kebijakan-kebijakan yang sepatutnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM khususnya di sektor agroindustri. Sehingga akan tercipta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak akan terwujud tanpa kerjasama dari semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat.
asalimaruf.blogspot.com/2010/01/dampak-kenaikan-harga-bbm-terhadap.html
price
Kenaikan Harga Sembako Tak Terelakkan
Kenaikan harga bahan bakar (BBM) minyak saat ini sudah terasa dampaknya pada kenaikan harga sembako dan sayur mayur. Kenaikan harga aneka barang kebutuhan sehari - hari tersebut tidak terelakan karena sudah kenaikan tarif angkutan.
Sejumlah harga kebutuhan di Pasar Grogol, Jakarta Barat kian mahal menyusul naiknya harga angkutan. Harga gula pasir curah yang sebelumnya 6200 kini menjadi 6500 rupiah per kilogram bahkan harga kacang - kacangan juga ikut naik, seperti kacang tanah dari 11.000 rupiah menjadi 12.500 rupiah per kilogram dan kacang hijau dari 8000 menjadi 9000 rupiah per kilogram. Para pedagang tidak bisa menekan harga karena ongkos angkutan sudah naik.
Harga kebutuhan lainnya ikut terdorong naik oleh kenaikan ongkos angkut adalah bawang merah yang naik dari 14.000 menjadi 16.000 rupiah per kilogram serta cabe rawit merah dari 14.000 menjadi 17.000 rupiah per kilogram. Saat ini tarif angkut sayur mayur naik dari 60.000 rupiah menjadi 70.000 per 5 kwintal.
Kenaikan harga ini memicu turunnya pendapatan para pedagang selain karena tingkat konsumsi masyarakat yang menurun juga banyak konsumen khususnya para pengusaha restaurant saat ini beralih membeli ke
Pasar Induk, Kramat Jati
http://www.indosiar.com/fokus/73805/kenaikan-harga-sembako-tak-terelakkan
Kenaikan harga bahan bakar (BBM) minyak saat ini sudah terasa dampaknya pada kenaikan harga sembako dan sayur mayur. Kenaikan harga aneka barang kebutuhan sehari - hari tersebut tidak terelakan karena sudah kenaikan tarif angkutan.
Sejumlah harga kebutuhan di Pasar Grogol, Jakarta Barat kian mahal menyusul naiknya harga angkutan. Harga gula pasir curah yang sebelumnya 6200 kini menjadi 6500 rupiah per kilogram bahkan harga kacang - kacangan juga ikut naik, seperti kacang tanah dari 11.000 rupiah menjadi 12.500 rupiah per kilogram dan kacang hijau dari 8000 menjadi 9000 rupiah per kilogram. Para pedagang tidak bisa menekan harga karena ongkos angkutan sudah naik.
Harga kebutuhan lainnya ikut terdorong naik oleh kenaikan ongkos angkut adalah bawang merah yang naik dari 14.000 menjadi 16.000 rupiah per kilogram serta cabe rawit merah dari 14.000 menjadi 17.000 rupiah per kilogram. Saat ini tarif angkut sayur mayur naik dari 60.000 rupiah menjadi 70.000 per 5 kwintal.
Kenaikan harga ini memicu turunnya pendapatan para pedagang selain karena tingkat konsumsi masyarakat yang menurun juga banyak konsumen khususnya para pengusaha restaurant saat ini beralih membeli ke
Pasar Induk, Kramat Jati
http://www.indosiar.com/fokus/73805/kenaikan-harga-sembako-tak-terelakkan
Langganan:
Postingan (Atom)